BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Bustami Hamzah atas nama Penjabat Gubernur Aceh, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2022, pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh), Rabu 5 April 2023 di Ruang Sidang Utama Gedung DPR Aceh. Paripurna itu dipimpin langsung Ketua DPR Aceh, Saiful Bahri, dan diikuti para anggota Dewan, Asisten Sekda, Staf Ahli Gubernur, dan para Kepala SKPA/Kepala Biro di Lingkungan Setda Aceh.
Dalam laporan itu, Bustami menjelaskan terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang menggunakan data unaudited, di samping tugas pembantuan. Pertama adalah Pendapatan Aceh Tahun Anggaran 2022, yang direncanakan Rp13,41 triliun rupiah lebih, dan realisasinya Rp13,71 triliun rupiah lebih dari target dengan prosentase mencapai 102,24%.
Sementara Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022 direncanakan Rp16,76 triliun rupiah lebih, dan realisasinya Rp15,77 triliun rupiah lebih atau 94,10%. Untuk Penerimaan Pembiayaan yang diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021, realisasinya Rp3,93 triliun lebih. Sedangkan rencana pengeluaran pembiayaan Rp570,42 miliar rupiah lebih, sehingga pembiayaan neto direncanakan pada posisi Rp3,34 triliun lebih, realisasinya Rp3,36 triliun lebih atau 100,45%.
“Untuk Pendapatan Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf direncanakan Rp85,5 miliar lebih, dan terhimpun Rp102 miliar lebih atau 119,29% serta telah disalurkan sebesar Rp92,44 miliar lebih kepada 8 senif yang berhak menerimanya,” ujar Bustami.
Pemerintah Aceh dalam melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat memperoleh 10 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dilaksanakan oleh 6 SKPA dengan anggaran Rp179,17 miliar lebih dan realisasinya Rp170,21 miliar lebih atau 95%.
Sekda melaporkan, pelaksanaan urusan Pemerintahan Aceh tahun 2022 terdiri atas 6 urusan wajib yang berkenaan dengan pelayanan dasar, 17 urusan wajib yang tidak berkenaan dengan pelayanan dasar, 8 urusan pilihan, dan fungsi penunjang pemerintahan yang dilaksanakan oleh 55 SKPA.
Bustami kemudian menyampaikan gambaran kondisi Aceh secara makro berdasarkan data yang bersumber dari Pemerintah, BPS dan Kementerian, dengan rincian sebagai berikut.
Pertama, Inflasi Aceh pada bulan Juli 2022 sebesar 6,97% dan telah berhasil ditekan menjadi 5,89%. Penurunan inflasi ini tidak lepas dari usaha bersama semua pihak, diantaranya melalui Gelar Pasar Murah, Bazar Pangan Murah, Pasar Tani, Tanam Cabai, Bawang dan Padi, pembangunan coldstorage, pemberian bantuan unit pengolahan cabai dan bawang merah. Dalam rangka pengendalian inflasi, Pemerintah Aceh setiap hari Senin juga mengikuti pertemuan rutin dengan Pemerintah Pusat, dan rapat teknis pengendalian inflasi antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh dan stakeholders terkait, serta pemantauan dan pelaporan harga 9 bahan pokok.
Kedua, penurunan angka kemiskinan di Aceh dari 15,3% per Maret 2021 menjadi 14,75 per September 2022. Selanjutnya Angka Kemiskinan Ekstrem tahun 2021 sebesar 3,47%, turun menjadi 2,95% per Tahun 2022.
Ketiga, angka Stunting SSGi pada tahun 2022 sebesar 31,2%, turun 2% dari tahun 2021 yang sebesar 33,2%. Upaya intervensi Pemerintah Aceh untuk menurunkan angka stunting dilakukan melalui berbagai kebijakan, antara lain pemberian vitamin, tablet tambah darah, dan makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi, dan balita,
Keempat, dalam rangka mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah Pusat guna percepatan pembangunan di Aceh, pemerintah Aceh telah melakukan pertemuan dengan 13 Menteri/Kepala Badan/Lembaga Negara dengan hasil antara lain penyelesaian persoalan energi dan sumber daya mineral/pertambangan. Hasil lain adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun dam Bandara Sultan Iskandar Muda telah ditetapkan sebagai Bandara Internasional pasca pandemi Covid-19, serta peningkatan fasilitas perhubungan di Aceh baik Pelabuhan udara, darat dan laut. Pada tahun itu juga telah ada peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Umum pada beberapa titik di Aceh, penyampaian usulan 10 proyek pembangunan di Aceh untuk masuk dalam proyek prioritas nasional 2023 serta memastikan ketersediaan anggaran dan pembangunan 23 venue utama dari Kemenpora untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Aceh.
Untuk pertumbuhan ekonomi Aceh, pada tahun 2022 sebesar 4,21% meningkat dari tahun 2021 sebesar 2,79%. PDRB berdasarkan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar, adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Perusahaan, Informasi dan Komunikasi, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Adapun kondisi ekonomi Aceh Tahun 2022 berdasarkan Q to Q sebesar 6,78%, Year on Year sebesar 5,6% dan Costumer to Costumer sebesar 4,21%.
“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, upaya yang dilakukan antara lain, meningkatkan investasi dengan mendatangkan investor baik dari luar maupun dalam negeri,” ujar Bustami.
Ia menyebutkan, Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terealisasi sebesar R[ 6,26 triliun lebih, terdiri atas PMA Rp1,83 triliun lebih dan PMDN Rp 4,43 triliun rupiah lebih, serta telah menyerap tenaga kerja sebanyak 11.285 orang.
Sektor lain yang juga sangat memengaruhi kondisi ekonomi rakyat adalah pariwisata. Untuk mendukung hal tersebut berbagai event baik di Aceh maupun luar Aceh guna mempromosikan kekayaan alam Aceh dengan tetap memperhatikan syariat Islam. “Selama tahun 2022, telah digelar 95 festival dengan kunjungan wisatawan dalam serta luar negeri sebanyak 1,71 juta wisatawan lebih,” ujar Bustami.
Selain itu, hal lain yang memengaruhi ekonomi Aceh adalah kegiatan ekspor dengan nilai transaksi sebesar 652,93 juta US dolar lebih, meningkat 72,94% dibandingkan tahun 2021 sebesar 476,52 juta US dolar lebih.
Gambaran positif lainnya yang berhasil dicapai adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh tahun 2022 dengan nilai 72,80 yang berkategori status tinggi dibandingkan tahun 2021 dengan nilai 72,18. Pencapaian IPM ini dipengaruhi oleh rata-rata lama sekolah sebesar 9,44 tahun, harapan lama sekolah 14,37 tahun, umur harapan hidup 70,18 tahun, serta pengeluaran per kapita per tahun sebesar Rp.9,96 juta.
Selanjutnya, adalah penyediaan prasarana pendukung seperti fasilitas jalan, jembatan, pengairan, dan perumahan. Tahun 2022 panjang ruas jalan provinsi mencapai 1.781,72 km, dalam kondisi mantap 1.503,93 km atau 84,41%, dan dalam kondisi tidak mantap 277,79 km atau 15,59%. Selanjutnya dalam menjaga keamanan pengguna jalan juga telah dipasang rambu dan atribut jalan sebanyak 2.507 buah, termasuk menyediakan beragam fasilitas pelayanan pengangkutan darat, laut, dan udara.
Total panjang jembatan provinsi 16.267,85 m, dalam kondisi mantap 14.607,25 m atau 89,79%, sedangkan kondisi tidak mantap 1.660,6 m atau 10,21%.
Untuk sektor pengairan, telah dibangun jaringan irigasi permukaan sepanjang 7,46 km, peningkatan jaringan irigasi permukaan sepanjang 2,6 km, rehabilitasi jaringan irigasi permukaan sepanjang 2,8 km, bendung irigasi yang dioperasikan dan dipelihara sebanyak 5 unit, dan pengoperasian serta pemeliharaan jaringan irigasi permukaan sepanjang 573 km.
“Dalam upaya membantu masyarakat miskin, telah dibangun rumah layak huni sebanyak 7.941 unit, dibandingkan tahun 2021 hanya mencapai 757 unit. Sedangkan untuk memenuhi kepentingan strategis daerah provinsi telah dibangun 47 gedung berupa bangunan fasilitas publik, pembangunan prasarana dan sarana asrama 21 Unit dan pembangunan rumah ibadah 620 unit serta pembangunan infrastruktur Kawasan permukiman sebanyak 244 kawasan,” ujar Bustami.
Sementara untuk memberikan akses pelayanan sosial/ bantuan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), telah dibantu 379.491 jiwa. Peningkatan dan rehabilitasi prasarana dan sarana 4 panti milik Pemerintah Aceh dan 151 panti sosial milik masyarakat. Pembinaan dan pelatihan kepada 290 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 873 Taruna Siaga Bencana, 75 karang taruna serta penyuluhan sosial kepada 48 masyarakat.
Dalam urusan pendidikan, pemerintah telah melakukan pembangunan, peningkatan dan perbaikan prasarana dan sarana pendidikan sebanyak 1.545 paket, pengadaan mebel sekolah sebanyak 1.357 unit, pengadaan perlengkapan sekolah 314 unit, pengadaan alat praktik dan peraga siswa sebanyak 205 paket. Kemudian pemberian beasiswa anak yatim, piatu dan yatim piatu sebanyak 88.823 siswa dan Bantuan Operasional Sekolah kepada 808 sekolah.
Sementara untuk urusan pendidikan dayah, pemerintah juga telah melakukan pembangunan sarana dan prasarana dayah kepada 487 dayah, rehabilitasi 13 dayah, serta pembayaran honorarium kepada 1.846 orang pendidik di dayah se Aceh dengan realisasi sebesar 8,7 milyar rupiah lebih.
Berkenaan dengan urusan kesehatan, Pemerintah Aceh secara rutin per tahun melakukan pembayaran premi Jaminan Kesehatan Aceh kepada 1,6 juta jiwa lebih dengan biaya 731 milyar rupiah lebih. Pemerintah Aceh juga melakukan pembayaran iuran kontribusi Penerima Bantuan luaran Jaminan Kesehatan kepada 2,7 juta jiwa lebih dengan biaya sebesar 55,9 milyar rupiah lebih.
Guna memenuhi kebutuhan pangan, telah dibangun 7 lumbung pangan, pemeliharaan cadangan pangan dengan stok akhir beras pada tahun 2022 sebanyak 413,8 ton.
Untuk meningkatkan produksi pertanian, kehutanan, dan perikanan, dilakukan pengadaan bibit tanaman, pupuk, dan benih ikan yang diberikan kepada petani dan kelompok tani. “Untuk mendorong pelaku usaha telah dilakukan upaya di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan,” kata Bustami.
Dari sisi capaian Nilai tukar petani (NTP) sebesar 110,18%, meningkat dari tahun 2021 sebesar 101,19%, nilai tukar nelayan (NTN) sebesar 111,35%, meningkat dari tahun 2021 sebesar 105,07%, dan nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi) sebesar 110,4% meningkat dari tahun 2021 sebesar 103,06%. Produksi padi 1,53 juta ton lebih, dan jagung 200,25 ribu ton lebih. Sementara komoditi kelapa sawit 462,84 ribu ton lebih, kakao 38,33 ribu ton lebih, kopi 75,29 ribu ton lebih. Daging 17,35 ribu ton lebih, daging unggas 61,58 ribu ton lebih, telur 20,43 ribu ton lebih.
Sedangkan untuk produksi perikanan 420,5 ribu ton lebih dengan rincian produksi perikanan tangkap sebanyak 285,09 ribu ton lebih, dan produksi perikanan budidaya sebanyak 135,4 ribu ton lebih.
“Selanjutnya dalam pengendalian dampak perubahan iklim dan rehabilitasi kawasan hutan, dilakukan penanaman berbagai jenis bibit tanaman hutan sebanyak 277,31 ribu lebih yang tersebar di sebelas kabupaten/kota,” kata Bustami.
Dalam upaya penghematan energi, pemerintah Aceh telah memasang lampu tenaga surya sebanyak 330 unit, retrofit lampu penerangan merkuri 808 unit, serta pemasangan instalasi listrik rumah sederhana untuk 3.147 KK.
Bustami mengatakan, semua pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, pilihan, dan khusus/istimewa itu telah dilaksanakan sesuai program prioritas Pemerintah Aceh yang disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. “Keseluruhan program dimaksud disinergikan dengan kemampuan dan kebijakan anggaran dengan maksud untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kualitas pelayanan, pemberdayaan, kreativitas dan partisipasi masyarakat, serta mendorong peningkatan daya saing daerah,” kata dia.
Berkat kerja keras bersama dan sinergitas dari berbagai pihak dalam menyukseskan program dan kegiatan yang telah direncanakan bersama, tahun 2022 Pemerintah Aceh memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan di tingkat nasional.
Di antara lrestasi dan penghargaan yang telah diraih yaitu terbaik | Tingkat Nasional kepada Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Pemerintah Aceh juga menjadi pemenang Kategori Instansi Pemerintah (IP) Umum Aspek Pengelolaan dan Perubahan pada Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik ke-4 Tahun 2022 yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.
Selanjutnya pemerintah Aceh juga mendapatkan penghargaan Satuan Kerja Dekonsentrasi Kategori IKPA Terbaik I dalam Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI yang diberikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga RI.
Pemberian 17 Sertifikat Penetapan Karya Budaya Daerah oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekhnologi RI dan penghargaan Simpul Jaringan Terbaik Nasional JIKN Aceh Tahun 2022 yang diberikan oleh Kepala Arsip Nasional RI.
Pemerintah Aceh juga mendapatkan peringkat 2 Pemerintah Daerah dengan Transaksi Belanja eKatalog Lokal Provinsi se-Indonesia oleh LKPP RI dan Anugerah Revolusi Mental 2022, kategori Gerakan Indonesia Tertib oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
“Selain penghargaan yang telah kami sebutkan, banyak prestasi lainnya yang diterima baik secara perorangan, kelompok, sekolah, dan SKPA yang telah diterima,” ujar Bustami.
Usai pembacaan hasil LKPJ, Sekda Bustami membacakan susunan Personalia panitia khusus yang akan membahas LKPJ Gubernur Aceh tersebut.
Comment