aksesharian.com | 11 Maret 2019
Banda Aceh – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, meminta dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk membantu pemerintah Aceh dalam meningkatkan konektivitas antar-kawasan starategis di Aceh. Permintaan itu ia sampaikan dalam kegiatan Konsultasi Regional Kementerian PUPR Tahun 2019 Wilayah Sumatera di AAC Dayan Dawood, Senin 11 Maret 2019.
“Kami sangat membutuhkan dukungan dari Kementerian PUPR untuk mencapai strategi peningkatan investasi dan daya saing ekonomi yang berbasis kewilayahan di Aceh,” kata Nova.
Aceh, katakan Nova, merupakan bagian dari strategi pengembangan Pulau Sumatera yang memiliki beberapa wilayah strategis nasional, seperti Pusat Kegiatan Strategis Nasional Sabang, PKN Banda Aceh, Kawasan Strategis Nasional (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe.
Selain itu, Aceh juga melakukan pembangunan kawasan strategis berdasarkan kewilayahan wilayah yang dipersatukan dan terintegrasi seperti Kawasan Industri di Lampong, Lampulo, Langsa dan di Abdya. Bukan hanya itu, Aceh juga memprioritaskan pembangunan Kawasan Pariwisata (Sabang, Banda Aceh, Dataran Tinggi Gayo Alas, dan Singkil-Simeulue) serta pembangunan kawasan sentra industri kecil dan menengah.
Untuk pembangunan tersebut, pemerintah Aceh, kata Nova sangat membutuhkan dukungan dari Kementerian PUPR, termasuk dalam kegiatan peningkatan pangan, peningkatan kesehatan masyarakat, akses masyarakat terhadap rumah layak, serta pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia.
“Untuk ketahanan pangan, air baku, dan pengendalian daya rusak dari sektor Sumber Daya Air, sangat diperlukan untuk pembangunan Bendungan Seulimum dan Bendung Peureulak, penyediaan air baku (Kota Langsa, Banda Aceh, Aceh Besar, Kawasan KEK Arun Lhokseumawe) serta Penanganan Banjir Singkil, “kata Nova.
Sementara itu, untuk meningkatkan konektivitas jaringan jalan dan meningkatkan indeks ketimpangan wilayah, Aceh memerlukan pembangunan infrastruktur jalan jembatan penuntasan ruas jalan Pameu-Geumpang dan ruas jalan Jantho-Keumala, peningkatan jalan tanah ruas Pameu-Genting Gerbang (10,4 km), Geaseute pembangunan, pembangunan dua jalur Krueng Cut – Ladong, perbaikan geometris tanjakan semen Sabang serta pembangunan lanjutan Jembatan Santan (Pango).
Selain itu, lanjut Nova, guna memperlancar konektivitas barang, orang, dan jasa antara Provinsi Aceh dengan Sumatera yang tergabung dalam tol Trans-Sumatera diperlukan percepatan pembangunan tol Aceh ruas Sigli-Banda Aceh sepanjang 74 km serta pembangunan jalan Banda Aceh Outer Ring Road (BORR ).
“Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, aman, dan terjangkau dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh merupakan harapan kami untuk didukung oleh Kementerian PUPR,” ujar Nova.
Selain pembangunan infrastruktur, kata Nova, pemerintah Aceh juga memerlukan dukungan dan intervensi dari pemerintah pusat terhadap peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia berupa percepatan sertifikasi tenaga kerja dengan keahlian konstruksi sejumlah 2.000 orang serta sertifikasi tenaga terampil sejumlah 5.000 orang.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyebutkan ada beberapa tujuan dari diselenggarakan Konsultasi Regional Kementerian PUPR tersebut. Di antaranya, ujar menteri Basuki, adalah memastikan dan memantapkan sinkronisasi program pembangunan pusat dan daerah. Sinkronisasi program, kata dia, bukan sebatas pada pembangunan infrastruktur maelainkan juga dalam hal pendanaan.
Selanjutnya, ujar Menteri Basuki Konsultasi Regional juga dilakukan sehingga program berkelanjutan pembangunan dari RPJM 2015-2019 serta memacu empat sasaran prioritas yang belum tercapai di 2015-2019 yaitu persoalan air minum, sanitasi, banjir dan hunian layak. Persoalan sanitasi dan air minum, ujar dia, menjadi persoalan pokok yang harus dipacu ekstra, dikarenakan hal itu berdampak sangat besar pada kelangsungan hidup anak bangsa.
“Dampaknya (air bersih dan sanitasi) adalah ke stunting,” ujar Basuki. Jika tak tepacu pada tahun kerja 2015-2019, pemerintah telah menjadikan hal tersebut sebagai salah satu prioritas pada tahun kerja 2020 mendatang.
Berdasarkan arahan Presiden Jokowi, kata Menteri Basuki, bahwa pada tahun ini pemerintah akan tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang dibarengi dengan pengembangan Sumber Daya Manusia secara besar-besaran.
Karena itu, prioritas pembangunan nasional perlu rencana pembangunan tahun 2020 bertema Peningkatan SDM untuk pertumbuhan berkualitas. Ada beberapa Arah pembangunan pada tahun 2020 yang telah disiapkan pemerintah. Diulihan, pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan serta konektivitas dan pemerataan. Selanjutnya adalah nilai tambah ekonomi dan peluang kerja, ketahanan energi, energi udara dan lingkungan hidup dan ketahanan pertahanan dan keamanan.
Dalam hal pengembangan sumber daya manusia yang coba dipacu pemerintah untuk pertumbuhan yang berkualitas, Kementerian PUPR berusaha meningkatkan kualifikasi pekerja jasa konstruksi. Saat ini, kata Menteri Basuki, ada 8,3 juta perkerja kontruksi, namun hanya terdiri dari ribuan saja yang telah bersertifikasi. Untuk itu, pihaknya terus berusaha para pekerja tersebut agar mereka menjadi pekerja profesional.
“Kita (Kementerian PUPR) ditugasi untuk menambah tenaga kerja konstruksi. Namun demikian, kata dia, para pekerja tidak sebatas punya sertifikat formalitas yang harus punya keahlian mumpuni.
Di Banda Aceh, Kementerian PUPR juga menfasilitasi uji sertifikasi 1000 lebih tenaga kerja kontruksi. Prosesi uji sertifikasi itu, berlangsung di Balai Sidang Balai Kota Aceh pada Senin 11 Maret 2018. Di Aceh sendiri, kata Menteri Basuki, dibutuhkan 20 ribu pekerja yang telah mendapatkan sertifikasi uji kompetensi dari 160 ribu pekerja jasa konstruksi.
“Kami sangat membutuhkan kerjasama, baik dengan penyedia layanan maupun dengan pemerintah untuk lebih banyak membuat program sertifikasi seperti ini,” ujar Menteri Basuki.
Sumber: HumasAceh
Comment