Jakarta-Perkembangan teknologi digital dan pemanfaatan media digital meningkatkan potensi gangguan informasi akibat penyebaran informasi palsu, misinformasi dan disinformasi.
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyatakan komunikasi publik pemerintah yang dilakukan secara strategis memegang peranan penting dalam penyebaran informasi ke warga negara.
“Masyarakat yang terinformasi dengan baik sangat penting untuk stabilitas demokrasi kita, dan tanggung jawab semua orang untuk memastikan validitas informasi sebelum membagikannya di platform digital,” jelasnya saat membuka International Strategic Communication Workshop Series di Jakarta Pusat, Selasa (05/03/2024).
Wamen Nezar Patria menekankan arti penting komunikasi secara strategis agar dapat menanganai kekacauan informasi dengan baik.
“Tidak semua misinformasi atau disinformasi harus direspons. Karenanya penting untuk berkomunikasi secara strategis,” tandasnya.
Government Communication Service International (GCSI) Pemerintah Inggris telah menerapkan kerangka kerja komunikasi RESIST yang menekankan pengukuran efektivitas komunikasi strategis. Kerangka kerja itu mencakup enam langkah, yaitu Recognize misinformation and disinformation (mengenali misinformasi dan disinformasi), Early warning (peringatan dini), Situational insight (memahami situasi), Impact analysis (analisis dampak), Strategic communication (komunkasi strategis) dan Tackling effectiveness (efektivitas penanganan).
Wamenkominfo menyatakan kerangka komunikasi strategis itu dapat diadopsi Indonesia untuk menangani misinformasi dan disinformasi. Menurutnya, kerangka RESIST menekankan pada penerapan, pelacakan, dan pengukuran efektivitas komunikasi strategis.
“Dalam kunjungan saya ke Inggris beberapa waktu lalu, Pemerintah Inggris memperkenalkan saya pada RESIST, strategi mereka menghadapi kekacauan informasi. Terinspirasi kerangka kerja tersebut, saya ingin menerapkan pendekatan serupa di Indonesia, dan lokakarya hari ini jadi langkah pertama penerapannya,” ungkapnya.
Dalam acara hasil kerja sama Kementerian Kominfo dan GCSI itu, hadir Wakil Duta Besar Kepala Misi Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Matthew Downing dan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong.
Comment