Jubir Pemerintah Aceh MTA: 900 Miliar Pokir DPRA Tahun 2022 Realokasi dari JKA

BANDA ACEH – Anggaran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) senilai Rp900 miliar, dialihkan ke program Pokir Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Hal itu disampaikan langsung oleh, Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menanggapi polemik JKA di daerah.

Juru bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Muhammad MTA menyebutkan pihaknya tetap konsisten terkait upaya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dalam melakukan evaluasi Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) agar tidak terus berpolimik.

“Pada prinsipnya Pemerintah Aceh menghargai kerja-kerja Dewan sebagai mana tupoksinya, dimana DPRA nyatakan menolak usulan Rp1.2 triliun anggaran 2022, secara penuh dan akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan JKA,” kata Muhammad MTA, Kamis (17/3).

Badan Anggaran (Banggar), lanjut MTA, kemudian menganggarkan anggaran JKA untuk empat bulan saja, dan sisa satu bulan untuk membayar hutang tahun lalu.

“Mualem sendiri harus tahu, bahwa Ketua DPRA dan Banggar itu adalah Partai Aceh. Atau jangan-jangan Dahlan Jamaluddin diberhentikan disebabkan karena ngotot hentikan JKA, ini menarik,” cetusnya.

Sambungnya, terkait klaim bahwa JKA itu adalah dicetus oleh Partai Aceh, silahkan saja. Pihaknya tidak mau memperdebatkan klaim tersebut untuk pencitraan politik itu.

“Semua orang juga tau bagaimana kami susun dan rancang JKA itu, ketika Irwandi-Nazar menang melawan Humam-Hasbi (H2O) pada Pilkada 2006 melalui jalur independen,” tuturnya.

Sambung MTA, Mualem tidak perlu susah-susah jika ingin mempertahankan JKA, apalagi ditangan Ketua DPR Aceh yang baru,  tentu masih memiliki energi dan semangat semangat baru.

“Perintahkan saja Ketua DPRA baru yang juga merangkap sebagai Ketua Banggar DPRA untuk mengembalikan Rp900 milyar anggran JKA yang dialihkan mereka ke program Pokir,” tandasnya.

Ini lebih startegis, tambah MTA, ketimbang membangun politik “NATO” standar ganda. Dan memerintahkan Dewan agar hentikan evaluasi JKA, itu lebih bijak. Ketimbang membangun narasi kemunafikan di atas penderitaan rakyat.

Lanjutnya lagi, jika pernyataan tersebut hasil improvisasi oleh Jubir Partai, maka layak diusulkan dia menjadi jubir NATO pada masa hadapan.

“Kita tunggu saja hasil kerja DPRA itu,” imbuhnya.

Sumber: