Batang-Direktorat Jenderal (Dirjen) Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) RI berupaya untuk meyakinkan Kerajaan Arab Saudi, bahwa Indonesia telah memiliki kesiapan matang agar calon jamaah haji yang sempat tertunda, dapat berangkat ke Tanah Suci di tahun 2022.
Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag RI, Khoirizi menyatakan, pihaknya akan bernegosiasi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, agar memberikan kuota jamaah haji Indonesia.
“Saya berharap kepada seluruh calon jamaah haji, supaya tidak terombang-ambing oleh pemberitaan yang belum tentu kebenarannya di media sosial. Tunggu berita resmi dari Pemerintah Pusat, bagaimana teknis pelaksanaannya, jangan termakan iming-iming dari oknum yang tidak bertanggungjawab, dengan mengikuti syahwatnya untuk segera berangkat umrah,” kata Khoirizi saat kegiatan Diseminasi Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Tahun 2021 Angkatan XXXV di Hotel Sendang Sari, Kabupaten Batang, Jawa tengah, Senin (18/10/2021).
Ia menegaskan, dengan adanya penundaan pemberangkatan jamaah haji di tahun 2020, maka akan diupayakan supaya dapat berangkat ke Tanah Suci.
“Ada sedikit perbedaan penundaan, calon jamaah haji tahun 2020 sudah mendapat keputusan kuota sebanyak 221 ribu. Tapi, untuk tahun 2021 belum dapat keputusan jumlah kuota, tetapi kami menggunakan asumsi yang jumlahnya sama dengan tahun 2020,” kata Khoirizi.
Ia memastikan, bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai calon jamaah haji, Kemenag RI tetap membuka kesempatan sepanjang tahun.
“Jeda waktunya tergantung masing masing provinsi. Ada yang harus menunggu selama 40 tahun, seperti di Sulawesi Selatan dan di Kabupaten Batang antara 25-30 tahun, Sedangkan di Malaysia harus menunggu sampai 120 tahun,” kata Khoirizi.
Ia membenarkan, kuota yang tersedia tidak dapat memenuhi keinginan orang berangkat haji.
“Karena fasilitasnya terbatas. Selama belum ada renovasi di Arofah, Mina dan Muzdalifah untuk meningkatkan jumlah jamaah haji, maka jika ingin menambah kuota, tentu akan membebani jamaah sendiri,” kata dia.
Anggota Komisi VIII DPR RI, MF Nurhuda Y bersama anggota dewan lainnya mengatakan, selalu mendorong Pemerintah Pusat untuk meningkatkan diplomasi kepada Kerajaan Arab Saudi.
Namun, kata dia, tentang kepastian keberangkatan haji, tergantung pada keputusan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
“Walaupun kita memutuskan ada haji. Tapi, kalau Pemerintah Arab Saudi tidak bisa mengadakan haji dari luar negeri, tetap tidak bisa berangkat,” kata Nurhada.
Terkait banyaknya berita hoaks seputar pemberangkatan maupun penundaan ibadah haji, ia menyarankan agar masyarakat tidak percaya begitu saja.
“Kami sarankan supaya masyarakat lebih percaya kepada Kemenag RI. Ikuti terus perkembangan informasi haji dari sumber yang berwenang dan teruslah berdoa supaya Covid-19 segera hilang, sehingga ibadah haji bisa dilaksanakan,” imbau Nurhada.
Kepala Kantor Kemenag Batang, M Aqsho mengatakan, sebanyak 719 calon jamaah haji Kabupaten Batang batal berangkat ke Tanah Suci.
“Pemerintah selalu menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji. Namun karena adanya pandemi, perlu dilakukan penundaan pemberangkatan demi keselamatan bersama,” kata Aqsho.
Comment