Majalengka–Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mengatakan, pemerintah Indonesia masih belum mendapat informasi soal penyelenggaraan Ibadah haji 2021. Namun, ada beberapa skema keberangkatan haji di masa pandemi Covid-19.
“Sampai saat ini pemerintah RI belum menerima tanda adanya penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021. Tetapi ada tiga opsi. Yang pertama, tidak berangkat sama sekali, kedua, kemungkinan berangkat setengahnya dan ketiga, berangkat normal,” kata Maman saat reses bersama sejumlah wartawan di Sekretariat PWI Majalengka, Senin (22/2/2021).
Menurut Kang Maman sapaan akrabnya, bahwa jika opsi pertama yang diambil, maka daftar tunggu jama’ah haji di Indonesia, seperti di Sulewesi itu, mencapai 45 tahun. Opsi kedua, jika berangkat setengahnya maka biaya haji akan naik dua kali lipat.
“Dan yang ketiga berangkat secara normal. Namun kabar buruknya, hingga sampai saat ini Negara Indonesia menjadi negara yang tidka di perbolehkan masuk ke tanah suci, Mekah dan Madinah,” ujarnya.
Hal tersebut, kata dia, juga berkaitan dengan vaksin Covid-19. “Jika di kita pakai vaksin Sinovak, kalau mereka pakai vaksin jenis lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, terkait pembangunan embarkasi haji, menurut Kang Maman, tetap akan dilakukan di Kabupaten Indramayu. “Dan kita tidak bisa memindahkannya ke Kabupaten Majalengka, karena raning,” katanya.
Padahal, kata dia, sebelumnya pembangunan embarkasi haji pernah di tawarkan ke Kabupaten Majalengka. Namun pada saat itu, Bupati Majalengka yang lama, Sutrisno tidak memberikan kesempatan kepada Kemeterian Agama RI untuk mewakapkan atau menghibahkan untuk embarkasi haji tersebut.
“Sekarang akhirnya, Kabupaten Indramayu yang mengambil pembangunan embarkasi haji tersebut, dengan anggaran mencapai Rp75 miliar,” pungkasnya.
Sumber; rri
Comment