Banda Aceh – Pembangunan manusia di Jalur Gaza mengalami kemunduran drastis hingga setara 77 tahun ke belakang akibat konflik berkepanjangan. Hal itu merupakan peringatan yang disampaikan Program Pembangunan PBB bersama Uni Eropa.
Bahkan, kebutuhan dana untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza mencapai USD71,4 miliar dollar atau sekitar Rp1.100 triliun dalam satu dekade ke depan. Ini merupakan laporan terbaru bertajuk Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA) yang disusun bersama Bank Dunia, demikian dilansir UN News.
Dari jumlah tersebut, sekitar 26,3 miliar dollar AS dibutuhkan dalam 18 bulan pertama untuk memulihkan layanan dasar. Kemudian, pembangun kembali infrastruktur penting, serta mendorong pemulihan ekonomi.
Konflik di Gaza setelah serangan yang dipimpin Hamas ke wilayah selatan Israel pada Oktober 2023, telah menyebabkan kerusakan fisik diperkirakan mencapai USD35,2 miliar dollar. Sementara itu, kerugian ekonomi dan sosial tambahan mencapai USD22,7 miliar dollar.
Laporan tersebut mencatat, hampir seluruh sektor mengalami kehancuran. Termasuk, perumahan, layanan kesehatan, pendidikan, perdagangan, dan pertanian.
Lebih dari 371.000 unit rumah dilaporkan hancur atau rusak. Selain itu, lebih dari separuh rumah sakit tidak lagi berfungsi, dan hampir semua sekolah mengalami kerusakan.
Dampak terhadap kehidupan masyarakat juga sangat besar, lebih dari 60 persen penduduk kehilangan tempat tinggal. Sementara sekitar 1,9 juta orang terpaksa mengungsi, bahkan berkali-kali.
Perekonomian Gaza juga mengalami kontraksi tajam hingga 84 persen. Kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas disebut menanggung dampak paling berat dalam krisis ini.
Menurut otoritas setempat, konflik yang berlangsung lebih dari dua tahun telah menyebabkan lebih dari 71.000 warga Palestina meninggal dunia. Serta, lebih dari 171.000 orang lainnya terluka. Banyak korban dilaporkan masih tertimbun di bawah reruntuhan bangunan.
PBB dan Uni Eropa menegaskan bahwa upaya pemulihan dan rekonstruksi harus berjalan beriringan dengan bantuan kemanusiaan. Guna memastikan transisi yang efektif dari kondisi darurat menuju pembangunan kembali dalam skala besar.
Selain itu, proses tersebut diharapkan dipimpin oleh pihak Palestina, dengan dukungan terhadap transisi pemerintahan ke Otoritas Palestina. Serta, mendorong penyelesaian politik jangka panjang melalui solusi dua negara.
Perencanaan dan pelaksanaan rekonstruksi juga ditekankan harus berlangsung secara inklusif, transparan, dan akuntabel. Dengan perhatian khusus pada kelompok masyarakat paling rentan.
Sumber: RRI.CO.ID
